Mangkraknya Gedung Budaya Sumbar Rugikan Negara Rp4,3 Miliar, Pansus LHP Serahkan Rekomendasi Rabu Depan

SUMBAR, - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Keuangan (LHP) BPK DPRD Sumbar tinjau proyek mangkrak pembangunan Gedung Budaya Sumbar di Jalan Samudera, Kota Padang, Minggu (13/3/2022).

Pada kesempatan tersebut tinjauan dipimpin Ketua Pansus LHP BPK DPRD Sumbar, Bakri Bakar bersama sejumlah anggota Pansus diantaranya Hidayat, Nofrizon, Maigus Natsir dan Mario Syah Johan.

Baca juga: Tanggapi Dampak Gempa, Gubernur Sumbar Gelar Rakor Pemetaan Masalah dan Penanganannya

Pantauan Padangkita.com di lokasi, pada sisi belakang gedung berlantai 4 tersebut terdapat 35 tiang pancang yang baru dicor untuk ketinggian lantai 1 namun tanpa adanya dinding bangunan. Besi-besi balok bangunan yang menjulang ke atas tersebut juga telah dimakan karat karena perubahan cuaca.

Pansus LHP BPK DPRD Sumbar telah bekerja hampir sebulan sejak dibentuk sejak 11 Februari 2022 dan bakal segera merampungkan rekomendasi kepada pimpinan DPRD pada Rabu (16/3/2022) mendatang.

Baca juga: Semua Fraksi DPRD Sumbar Setujui Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Wajib Transparan

Ketua Pansus Bakri Bakar menjelaskan, di tahun 2021 Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut senilai Rp31 miliar. Namun dalam perjalanannya hanya sekitar Rp3, 4 miliar yang terpakai sesuai dengan realisasi fisik gedung tersebut atau sebanyak 10, 5 persen dari total anggaran.

“Gedung yang sudah dibangun ini tak mungkin tidak kita lanjutkan. Rugilah kita, ” tegas Bakri Bakar dalam kunjungan sore ini.

Baca juga: Rest Area Masjid Baitul Shalihin Kuatkan Pariwisata Halal Pesisir Selatan

Dia menjelaskan, saat kontrak dimulai pihak rekanan atau kontraktor pemenang tender pembangunan Gedung Budaya telah menerima anggaran sesar 27, 5 persen. Berdasarkan temuan dari LHP BPK, setoran uang muka tersebut mesti dikembalikan pihak kontraktor ke kas negara sebesar RP4, 3 miliar, setelah anggaran jaminan 5 persen dari nilai kontrak tersebut dicairkan ke kas daerah.

“Ini mesti menjadi evaluasi Gubernur dan juga Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumbar, ” ingat dia lagi. Jelas Bakri Bakar, kesalahan yang terjadi ini tak boleh terulang lagi, dengan melakukan penguatan di bidang perencanaan dan pengawasan. Untuk kelanjutan pembangunan gedung tersebut mesti dianggarkan secara bertahan dan konsisten.

Baca juga: Daftar Dewan yang Menumpuk Berebut Duduk di Komisi IV DPRD Sumbar

Sementara itu Anggota Pansus LHP Nofrizon meminta rekanan mesti bertanggung jawab, termasuk juga OPD terkait.

Anggota Pansus lainnya Maigus Natsir juga menyampaikan kekecewaannya kenapa pembangunan gedung yang begitu luas dan terletak di lokasi strategis Pantai Padang tersebut terhenti. Dia mengaku prihatin dengan kondisi gedung yang terbengkalai.

Baca juga: Wako Solok Serahkan LKPD Kepada BPK Sumbar

“Kita sangat sedih, ini gedung besar tapi tidak bisa termanfaatkan dengan segera, ” ujar dia. (***)